Proyek Perbaikan Jalan Menuju Rumah Bupati Pamekasan Diperdebatkan
Pembangunan jalan yang menuju rumah pribadi Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, mendapat perhatian dari berbagai pihak. Proyek ini dilakukan di Jalan Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pekerjaan ini melibatkan perbaikan jalan hotmix serta peningkatan lebar jembatan yang menghubungkan sisi selatan dan utara.
Proyek ini tercatat dalam nomenklatur Pemeliharaan Berkala Jembatan Desa Panempan, dengan nomor kontrak 622/3.20/0042.1/4.32.303/SPK 2025. Pelaksana proyek adalah CV. Menara Life, dengan tanggal kontrak 7 Juli 2025. Anggaran yang digunakan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 165.990.000.
DPRD Pamekasan Mempertanyakan Prioritas Penggunaan Anggaran
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyampaikan kekecewaannya terhadap pengerjaan proyek tersebut. Ia menilai bahwa masih banyak jalan desa yang lebih membutuhkan perbaikan. Menurutnya, anggaran harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu.
“Saya kira harus diprioritaskan untuk umat dan rakyatnya. Kecuali perbaikan menggunakan anggaran pribadi atau anggaran yayasan,” ujarnya. Ali menegaskan bahwa penggunaan APBD sah-sah saja, tetapi harus sesuai dengan prioritas yang benar.
Ia juga mencontohkan jika dana diambil dari pos tak terduga atau untuk bencana alam, sebaiknya tetap melalui persetujuan DPRD. “Saat terjadinya efisiensi dan banyaknya pengurangan anggaran seperti ini, sebaiknya diprioritaskan jalan yang benar-benar segera diperbaiki,” tambahnya.
Ali mengungkapkan bahwa banyak warga melaporkan jalan rusak di desa-desa, yang akhirnya diperbaiki dengan biaya swadaya masyarakat. Contohnya, ada laporan dari Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan, dan juga dari Kecamatan Waru.
Penjelasan dari Dinas PUPR Pamekasan
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, menjelaskan bahwa perencanaan jalan tersebut sudah diajukan jauh sebelum KH. Kholilurrahman menjadi bupati. Saat itu, ia mengajukan sebagai tokoh agama dan pemilik pesantren.
“Beliau jauh sebelum menjadi bupati, sebagai tokoh agama sekaligus pemilik pesantren, mengajukan peningkatan jalan dan jembatan,” kata Amin. Ia menambahkan, kondisi jalan memang sudah tidak efektif. Lebar jembatan yang sempit menyebabkan kendaraan sering bersentuhan dengan sisi jembatan.
Selain itu, tingginya elevasi antara sisi selatan dan utara jalan sering menyebabkan kendaraan menghentak, hingga memicu kecelakaan. “Setelah dilakukan kajian teknis, maka jembatan harus dilebarkan, dan elevasi jalan sisi selatan dan utara harus diseimbangkan,” jelasnya.
Penyimpangan Anggaran dan Kepentingan Publik
Masalah penggunaan anggaran publik menjadi isu penting dalam pembangunan ini. Warga merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum justru dialokasikan untuk proyek yang dinilai kurang mendesak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana daerah.
Beberapa warga bahkan menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada DPRD. Mereka meminta agar prioritas pembangunan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya kepentingan individu. Masalah ini juga menjadi topik diskusi dalam rapat-rapat DPRD, di mana para anggota dewan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks yang lebih luas, isu ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara adil dan efisien. Tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa semua pihak merasa diwakili dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.