Program Rumah Subsidi untuk Guru Ngaji dan Dai di Indonesia
Kasus Ahmad Zuhdi, seorang guru ngaji yang digugat oleh wali santri di Demak, Jawa Tengah, telah menjadi peringatan bagi masyarakat tentang kondisi yang dialami banyak guru ngaji di Indonesia. Banyak dari mereka mengajar para santri dengan ikhlas, meskipun gaji yang mereka terima sangat minim. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
Dalam upaya memberikan dukungan lebih besar kepada para dai, guru ngaji, aktivis Islam, serta pegawai organisasi kemasyarakatan Islam, Kementerian Perumahan Rakyat (PKP) akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuannya adalah untuk menyediakan rumah subsidi bagi mereka yang berkontribusi dalam bidang keagamaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa saat ini sudah saatnya guru ngaji juga bisa menikmati fasilitas rumah subsidi pemerintah. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Tasyakur Milad 50 Tahun MUI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Sabtu (26/7) malam.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP dan MUI dilakukan sebagai langkah awal untuk memperkuat kerja sama dalam penyediaan dan pemutakhiran data statistik, serta penyelenggaraan perumahan bagi para dai, guru ngaji, aktivis Islam, dan pegawai organisasi kemasyarakatan Islam di lingkungan MUI.
Menurut Maruarar, inisiatif ini sejalan dengan program rumah subsidi yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan yang mencapai angka 9,9 juta unit. Ia berharap MUI dapat mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perumahan.
Pada kesempatan tersebut, Ara—yang merupakan nama panggilan Menteri PKP—juga memberikan kunci secara simbolis kepada 25 orang guru ngaji dan guru agama yang hadir dalam akad massal rumah subsidi Bank BTN. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.975 orang guru ngaji di seluruh Indonesia telah melakukan akad untuk KPR FLPP agar bisa memiliki rumah subsidi.
Dukungan dari Wakil Presiden RI
Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, juga memberikan apresiasi terhadap program perumahan yang sedang dijalankan. Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Dengan adanya program perumahan yang memudahkan pembiayaan, Ma’ruf Amin yakin bahwa program ini akan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk pelayanan kemasyarakatan yang baik. “Itu bagian dari program MUI,” ujarnya. Namun, ia juga menyatakan bahwa MUI tidak memiliki dana sendiri untuk menjalankan program ini. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung melalui dana yang tersedia.
“Jadi, apa namanya itu, khidmat. Itu bagian dari program MUI,” tambah Ma’ruf Amin. Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat penting dalam menjalankan program perumahan ini, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meski ada banyak harapan, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah ketersediaan dana dan pengelolaan data yang akurat. Kerja sama antara Kementerian PKP dan MUI harus terus ditingkatkan agar program ini bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi para guru ngaji dan dai.
Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perumahan yang layak juga perlu dilakukan. Dengan adanya program seperti ini, diharapkan setiap komunitas keagamaan bisa merasakan manfaatnya dan hidup dalam kondisi yang lebih baik.
Program rumah subsidi ini bukan hanya sekadar bantuan finansial, tapi juga bentuk penghargaan terhadap kontribusi para dai dan guru ngaji dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga seperti MUI, harapan besar bisa terwujud.