Peninjauan Langsung Rumah Tidak Layak Huni di Banjarbaru
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Nukhalis Anshari, Emi Lasari, dan Dicky Eka Putra melakukan peninjauan langsung ke sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap laporan masyarakat serta informasi yang diterima oleh pihaknya.
Peninjauan dilakukan ke salah satu rumah milik keluarga berkebutuhan khusus di wilayah Jalan Pelipisan Kompleks Citra Bangun Persada RT 11 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang. Pihak DPRD turut didampingi oleh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta perwakilan Kelurahan Landasan Ulin Tengah.
Nurkhalis Anshari, anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, menjelaskan bahwa tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mencari solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi warga.
“Kami datang ke sini bukan hanya melihat, tapi mencari solusi. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah daerah dan juga perwakilan rakyat,” ujarnya.
Rumah yang ditinjau memiliki kondisi yang sangat memperihatinkan. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, lantainya dari tanah, serta minimnya penerangan dan ventilasi. Rumah tersebut dihuni oleh lima orang anggota keluarga, empat di antaranya memiliki kebutuhan khusus. Mereka selama ini hidup dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Bahkan, salah satu anggota keluarga harus dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang tidak stabil.
Menurut Nurkhalis, rumah ini harus segera diusulkan dalam program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) tahun anggaran perubahan 2025. Ia berharap proses pengusulan bisa lebih cepat jika memungkinkan, melalui revisi data dan penganggaran yang sesuai.
Dalam diskusi yang dilakukan, Nurkhalis menekankan pentingnya peran Kelurahan Landasan Ulin Tengah dalam mendampingi dan mengawal proses administrasi warga. Selain itu, ia juga berharap warga sekitar dapat saling membantu dalam sementara waktu, seperti membantu proses perpindahan atau menyewa tempat yang lebih layak sambil menunggu bantuan resmi dari pemerintah.
Selain itu, pihaknya juga berharap kepada Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data penerima manfaat serta membuka akses layanan sosial. Layanan tersebut mencakup bantuan disabilitas, layanan kesehatan dasar, layanan pendidikan, serta penguatan ekonomi keluarga.
“Kita perlu pendekatan lintas sektor, karena persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Ini soal kemanusiaan,” ujar Nurkhalis.
Ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan terus mengawal agar anggaran untuk program rumah layak huni dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Pemantauan dan tindakan nyata seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan warga yang kurang mampu. Dengan kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan perwakilan rakyat, diharapkan kondisi seperti ini dapat segera diperbaiki dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga.